KBMTV.ID | Kebijakan belanja jumbo Presiden Prabowo Subianto membuat dampak pada penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) yang lolos seleksi tahun 2024.
Kebijakan belanja seperti untk makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, relokasi anggaran hingga pembentukan BPI Danantara akna menyedot deviden dan APBN dan berdampak pada sorotan kondisi fiskal Indonesia yang kritis.
Center of Economic and Law Studies (Celios) mengindikasikan penundaan pengangkatan CPNS 2024 terkait dengan kondisi pemerintah yang kekurangan anggaran dalam bentuk tunai (cash), yakni karena gangguan sistem inti perpajakan atau Coretax dan rendahnya penerimaan pajak awal tahun ini. Akibatnya, belanja pegawai harus dihemat.
Menurut Celios, kebijakan belanja mulai menunjukkan efeknya, baik kepada para CPNS maupun bagi keuangan negara.
Para analis, netizen dan para calon ASN yang siap bekerja pun ramai-ramai memprotes kebijakan belanja tersebut. Bahkan, tidak sedikit kandidat yang sudah keluar (resign) dari tempat kerjanya karena lulus CPNS, alih-alih ingin mendapatkan pekerjaan aman dan stabil malah menjadi tidak menentu nasibnya.
Sekitar 1,2 juta orang eks honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baru akan mulai diangkat pada tanggal 1 Maret 2026.
Baca juga: Potensi Kerugian Penundaan Calon ASN Hampir Rp 7 Triliun
Lalu, terdapat efek realokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dan Danantara, yang berdampak kepada alokasi belanja pegawai dalam struktur APBN. Celios juga melihat indikasi buruknya perencanaan pemerintah karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru, sehingga perekrutan tidak sejalan dengan kebutuhan.
Celios memperkirakan bahwa penundaan pengangkatan CPNS akan menimbulkan dampak yang signifikan, setidaknya akan muncul kerugian ekonomi hingga Rp11,9 triliun karena kebijakan tiba-tiba itu.
“Hasil modelling Celios menggunakan metode Input-Output [I-O] menemukan kerugian total output ekonomi Rp11,9 triliun, pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun,” tulis laporan Celios, dikutip KBMTV, Rabu (12/3/2025).
Selain itu pengusaha sangat dirugikan karena uang gaji dan tunjangan yang harusnya bisa dibelanjakan CPNS membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik menjadi potential loss.
Celios pun memperkirakan, pengusaha rugi secara tidak langsung sebesar Rp3,68 triliun hasil kebijakan penundaan pengangkatan calon ASN. Sebanyak 110 ribu tenaga kerja ikut terdampak.
Bagaimana bisa sebanyak itu?
Secara tidak langsung, penundaan pengangkatan CPNS berimbas luas ke output sektor jasa pemerintah turun Rp3,5 triliun, perdagangan -Rp441,7 miliar, hingga penyediaan makan minuman terpukul Rp286,8 miliar.
Sektor tersebut bisa melakukan esiensi, atau menunda juga perekrutan karyawan baru.
“Pemerintah harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk,” tulis laporan Celios.
Kebijakan keuangan pemerintah Presiden Prabowo pun berdampak pada pemeringkatan rekomendasi ekonomi Indonesia di pasar global.
Terkini, Goldman Sachs Group Inc. menurunkan peringkat aset Indonesia, dengan alasan meningkatnya risiko fiskal dari serangkaian inisiatif Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari Bloomberg (10/3/2025).
Pasar saham Wall Street memangkas peringkat saham Indonesia dari bobot plus menjadi netrral, rekomendasi pada obligasi kuasi negara berdurasi 10 hingga 20 tahun menjadi netral dari kondisi sebelumnya yang termasuk yang paling disukai.
Aksi ini muncul setelah bank raksasa Goldman Sachs menaikkan perkiraan defisit anggaran untuk Indonesia pada tahun 2025 menjadi 2,9% dari produk domestik bruto, dari 2,5%.
Proyeksi 2,9% dari Goldman Sachs mendekati batas maksimal defisit APBN yang ditetapkan pemerintah, yakni 3%. Proyeksi itu sejalan dengan risiko fiskal yang dikhawatirkan Goldman Sachs.[]
