Pada kegiatan diskusi YLBHI dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional, perwakilan dari LBH Yogyakarta dan LBH Bandung mengatakan keterbukaan dan keterlibatan penuh warga terdampak merupakan faktor penting. Hal tersebut dapat memastikan hak-hak warga tidak terabaikan dalam pembangunan PSN.
LBH Yogyakarta menemukan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli pada pertemuan itu menyampaikan beberapa PSN di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan berpotensi melanggar HAM. Termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan.
Yogi Zul selaku direktur LBH Yogyakarta menilai PSN yang bermasalah, antara lain Pembangunan PLTU Cilacap, Bendungan Bener di Purworejo dan Wonosobo, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo,Trayek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap, dan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.
“Semuanya untuk mendukung kebutuhan pariwisata strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di Borobudur,” kata direktur LBH Yogyakarta tersebut.
Ia menyatakan beberapa PSN tetap berlanjut meskipun ada temuan yang menunjukkan lokasi pembangunan rawan bencana. Contohnya, pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, yang telah beroperasi sejak tahun lalu.
“Pembangunan PSN bandara di atas lahan rawan bencana tsunami. Banyak penelitian dan data soal itu. Badan sekelas LIPI juga membuat riset yang menunjukkan bandara rawan tsunami,” kata Yogi.
Pusat Geoteknologi LIPI tahun 2017 menemukan endapan tsunami di lahan yang menjadi tempat berdirinya PSN YIA, bandara baru di Yogyakarta. Adanya endapan tsunami menunjukkan lokasi PSN YIA rawan kena tsunami dan gempa berkekuatan tinggi.
Problem lainnya, pembangunan PSN YIA juga menyebabkan rumah warga dan lahan pertanian produktif, yang luasnya bisa mencapai 600 hektare, tergusur. Akibatnya, masyarakat yang terdampak pembangunan kehilangan tempat tinggal dan lahan penghidupannya, kata Yogi menambahkan.
Dalam diskusi tersebut, LBH Bandung turut menyampaikan problem-problem yang sama dalam proses pembangunan PSN.
LBH Bandung, menyoroti PSN Jawa Barat antara lain pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Majalengka, PLTU Indramayu, PLTU Cirebon, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Warga yang terdampak PSN seringkali tidak menerima informasi utuh mengenai dampak pembangunan infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN, kata Anggota LBH Bandung Moh. Abdul Muit Pelu saat sesi diskusi.
Moh. Abdul Muit dari LBH Bandung memberi contoh kondisi warga terdampak PSN Desa Sukamulya di Majalengka. Lahan penghidupan warga beralih fungsi jadi bandara. Warga kehilangan lahan penghidupannya, mengingat mereka sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani.
Saat masih menjadi petani, Warga Desa Sukamulya mampu mengumpulkan pendapatan Rp50 juta – Rp80 juta per sekali panen, katanya.
Sebelum daerah itu beralih fungsi menjadi PSN bandara Kertajati, buah semangka merupakan salah satu komoditas utama di Desa Sukamulya, , ujar Muit Pelu lagi.
“Yang dipikirkan hanya proyek, bukan kelangsungan hidup masyarakat sekitar,” kata Muit mengkritik pembangunan BIJB, yang telah beroperasi sejak 2018.[]