KBMTV ID

BBM Naik, DRPD Kota Bekasi Rehabilitasi Ruang Sidang Paripurna, Tuai Kritik Masyarakat

dprd
Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, akan direnovasi senilai Rp 6 Miliar di tengah BBM Naik.

KBMTV.ID – Rencana DPRD Kota Bekasi menyetujui anggaran rehabilitasi ruang sidang paripurna menuai kritik dan perbincangan Masyarakat.

Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, menyebut anggarannya mencapai Rp 6 miliar.

Mengutip dari Tribunbekasi.com. Ariyanto Hendrabrata mengatakan lebih baik anggaran tersebut untuk alokasi bantuan sosial.

“Solusi dari kami, anggaran 6 miliar tersebut di realokasi untuk bantuan sosial. Terutama untuk masyarakat yang tidak tercover melalui bantuan sosial dari pemerintah pusat,” katanya, Rabu (21/9).

Ia mengatakan, anggaran yang mendapat persetujuan untuk rehabilitasi ruang sidang paripurna tersebut mencapai Rp 6 miliar.

Ariyanto Hendrata menyesalkan langkah keputusan DPRD Kota Bekasi tersebut, apalagi langkah itu pada saat di tengah kenaikan harga BBM saat ini.

“Kita bicara dari hati yang paling dalam. Saat ini masyarakat sedang kesulitan dengan kenaikan harga yang secara bersamaan. Harusnya lebih mengedapankan empati,” kata Ariyanto Hendrata.

Jika melihat ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi sekarang ini, sangatlah masih layak untuk digunakan.

Jika rencana rehabilitasi ruang sidang tetap berlanjut, menurut Ariyanto hal itu tentunya  telah melukai perasaan masyarakat.  Mengingat saat ini masyarakat sedang menghadapi kesulitan akibat inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak.

Pihaknya menilai agar anggaran Rp 6 miliar untuk rehabilitasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dikaji ulang.

Apalagi menurutnya, pelaksanaan rehabilitasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi belum berlangsung. 

Secara prosedur tidak ada alasan kuat untuk tidak mengalihkan anggaran rehabilitasi ruang sidang DPRD Kota Bekasi.

Menurutnya secara prosedural dan tata kelola keuangan pemerintah daerah, bisa melakukan pengalihan anggaran.

“Kan ada APBD Perubahan. Mekanisme ini bisa diambil. Bisa dialihkan saat pembahasan APBD perubahan. Persoalannya tinggal itikad baik mau atau tidak mengalihkan anggaran tersebut,” tandasnya.

Berita Terkait