KBMTV.ID | Masyarakat di dunia pendidikan ramai memperbincangkan penghapusan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka. Menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKP) Anindito Aditomo, memberikan keterangannya yang dibagikan pada sistus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (1/04/2024).
Dalam Permendikbud 12/2024 mengatur tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Saat Permendikbudristek ini berlaku maka sejumlah peraturan sebelumnya termasuk Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam keterangannya Anindito menyebut, setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah tetap wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka.
Peraturan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang baru tidak mengubah ketentuan itu, bahwa sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka.
“Sejak awal, Kemendikbudristek tidak memiliki gagasan untuk meniadakan Pramuka,” kata Anindito menegaskan, mengutip dari keterangannya.
Hal itu diatur dalam Pasal 34 permendikbudristek yang baru tersebut. Sedang dalam Pasal 24 telah ditegaskan, keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela.
Anindito menjelaskan bahwa, dalam praktiknya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian Pendidikan Kepramukaan dalam Model Blok yang mewajibkan perkemahan, menjadi tidak wajib.
Dia menambahkan, jika satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan, maka tetap diperbolehkan. Keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler-nya juga bersifat sukarela.
Anindito mengutip UU Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. “Sejalan dengan hal itu, Permendikbudristek 12/2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, bersifat sukarela,” tutur Anindito.
Ekstrakurikuler Pramuka
Sebagai informasi, berdasarkan Kurikulum 2013, Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pendidikannya memiliki tiga model, yakni Blok, Aktualisasi, dan Reguler.
Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi juga merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
Dengan pencabutan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 yang memang diterbitkan untuk mendukung Kurikulum 2013 dengan demikian hanya menghapus kedua model Pendidikan Kepramukaan itu. Penghapusan karena tak sesuai lagi dengan Kurikulum Merdeka yang mengedepankan keinginan dan minat siswa yang tanpa paksaan dalam proses pembelajaran.
Adapun Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Model ini yang disebutkan tetap wajib disediakan sekolah atau satuan pendidikan.
Berdasarkan alasan itu, menurut Anindito, Permendikbud 12/2024 justru menguatkan peraturan perundangan dalam menempatkan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan.
“Kemendikbudristek akan memperjelas ketentuan teknis mengenai ekstrakurikuler Pramuka dalam Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan terbit sebelum tahun ajaran baru ,” jelas Anindito.
“Pada intinya setiap sekolah tetap wajib menawarkan Pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya,” katanya.[]