KBMTV.ID | BISKITA Trans Depok resmi beroperasi mulai tanggal 14 Juli 2024 untuk melayani para penumpang, menuju dan berangkat dari Light Rail Transit (LRT) Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meluncurkan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light LRT Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).
“Tentu kita melihat pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan Buy The Service (BTS) untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi,” ungkapnya.
Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui biskita, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan.
Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.
BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.
Saat ini, terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi dan satu unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak tujuh ritase per unit. Selama enam bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.
Skema BTS
Pemerintah daerah dihimbau dapat turut serta dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan Buy The Service (BTS), berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal.
“Kita harapkan, layanan BTS ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” ujar Budi
Layanan BTS merupakan skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.
Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada operator yang akhirnya masyarakat menikmatinya.
Budi mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan, yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri, tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.
Ia mencotohkan Kota Padang dan Surakarta, keduanya bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi tetapi menyadari bahwa APBD harus turut serta.
“Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya. Saya yakin Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD, tidak perlu banyak,” imbuhnya.[]