KBMTV.ID | Dr. Uu Saeful Mikdar, MM resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Keputusan ini diambil karena Uu Saeful Mikdar berencana untuk maju sebagai calon Wali Kota dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Bekasi 2024.
Praktisi Pendidikan Yaya Mulyana mengatakan saat dihubungi, Minggu (14/7/2024) keputusan mundurnya Uu Saeful Mikdar karana dorongan dari stakeholder pendidikan.
“Banyak kalangan dari stakeholder pendidikan mendorongnya agar pak Uu mencalonkan diri untuk maju dalam Pilkada kota Bekasi 2024,” ungkap Yaya.
Menurutnya, hal ini cukup beralasan karena selama beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, baru tahun 2024 ini melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama antara sekolah negeri dan swasta.
“Terkait siswa dari keluarga miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri, mendapatkan bantuan oleh Pememerintah Kota Bekasi (Pemkot) untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta,” kata Yaya.
Untuk tahun ini, ada 146 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang telah digratiskan agar anak-anak warga Bekasi bisa terus bersekolah.
“Selama ini orang tua terobsesi memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena tidak ada pungutan biaya, adanya kerjasama ini menyeimbangkan perhatian antara sekolah negeri dan swasta,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar untuk tahun 2024 ini sekolah swasta sudah membuka jalur online untuk siswa barunya.
”Jadi swasta pun sudah ada jalur online juga untuk siswa barunya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
Tujuannya, menurut Uu agar semua masyarakat bisa memilih tempat belajar yang semestinya.
Bukan hanya itu, Ia mengatakan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu akan diberikan fasilitas kemudahan. Salah satunya memberikan beasiswa pendidikan.
“Kami akan berikan beasiswa bagi keluarga kurang mampu, agar semua bisa mengenyam pendidikan yang sama,” jelasnya.
Apalagi dalam PPDB tahun 2024 semua pihak bisa mengawasi, masyarakat bisa melaporkan langsung jika ada kecurangan dalam proses pendaftaran. []