KBMTV.ID | Wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN) yang akan dikaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menuai reaksi penolakan dari tokoh pendidikan.
Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Itje Chodidjah, mengatakan kondisi kemampuan dan kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata.
Dia menegaskan tidak boleh ada alat ukur seperti Ujian Nasional (UN) yang mengharuskan siswa memiliki kemampuan yang sama di seluruh Indonesia.
“Sudah jelas menyadari sekolahnya enggak sama kok diuji. Itu jelas menyakiti anak-anak,” kata dia dalam siaran YouTube Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan dikutip Kamis, 14 November 2024.
Menurut Itje, ujian nasional tidak perlu diadakan karena hanya mengujikan beberapa mata pelajaran. Sedangkan, mata pelajaran lain seperti tiba-tiba tidak dianggap.
“Padahal anak-anak sudah berjibaku untuk banyak mata pelajaran,” tutur dia.
Itje mengatakan UN juga menjadi beban tersendiri bagi sekolah dan pemerintah daerah. Sebab, terdapat target untuk bisa meluluskan siswa 100 persen.
“Akhirnya di sana semua terjebak pada perilaku kecurangan untuk memenangkan,” sebut dia.
Menurutnya, perlombaan dalam UN yang membuat semakin tidak sehat. Sehingga, tujuan meratakan kualitas pendidikan menjadi bias.
“Ini yang menjadi kerisauan kita semua,” ujar Itje.
Terpisah, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai keputusan untuk mengembalikan UN atau tidak harus dipertimbangkan sesuai fungsi dan tujuannya.
Sementara itu Aliansi Pendidikan Baik membuat petisi untuk menolak kembalinya UN. Per hari ini, Kamis (14/11/2024), petisi yang diunggah di change.org itu sudah mendapat 2.314 tanda tangan.
Wacana Ujian Nasional
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan kementeriannya akan mengevaluasi kembali kebijakan Ujian Nasional. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan dalam rapat koordinasi nasional bersama para Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia yang digelar di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024.
“Kami masih akan mengadakan lagi acara seperti ini, mengundang para ahli, para pelaku, dan juga para pengamat, termasuk mungkin nanti wartawan juga bisa kita undang untuk ikut memberikan evaluasi tentang Ujian Nasional,” kata Mu’ti.
Dia mengatakan masih akan menggunakan waktu satu bulan ke depan untuk menyerap berbagai aspirasi, termasuk soal penyelenggaraan UN yang sempat dihapus di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Mu’ti juga mengatakan ia diberi pesan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan.
“Pesannya Pak Presiden kan memang ojo kesusu (jangan terburu-buru),” kata Mu’ti.
Dia juga menegaskan kementeriannya memiliki visi untuk menyediakan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa.[]