KBMTV.ID | Wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinilai sistem itu lebih efesien dan tidak menelan banyak biaya.
Prabowo mengatakan pada pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis malam (12/12/2024).
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Menurutnya, hal itu ikut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
Ia menyatakan uang anggaran untuk Pilkada bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
Ia pun secara spontan menawarkan keputusan malam itu juga karena ada banyak ketua umum partai.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.
Prabowo pun menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan pada Pilkada untuk berkampanye.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” sindir Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.
Merespon hal itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai, wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut dipertimbangkan.
“Saya rasa itu wacana yang baik, yang perlu kita pertimbangkan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
Menurut Supratman, diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah “dipilih secara demokratis”.
Menurutnya, diksi “dipilih secara demokratis” Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung. Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada.
“Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,” ucap Supratman.
Ia menyampaikan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik, bahkan ia mengklaim, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat.
“Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Kemudian Supratman menjelaskan, usulan ini pun sudah bergulir di masa Presiden ke-7 Joko Widodo. Hanya saja, momentum baru bergulir karena Pilkada 2024 sudah selesai dilaksanakan serentak.
“Kita baru selesai melakukan Pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi, ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita,” pungkasnya. []