KBMTV.ID | Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mendapat sorotan dari gubenur terpilih Dedi Mulyadi, pasalnya tahun 2025 mendapat anggaran paling besar yakni senilai Rp11,2 Triliun.
Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sebutan KDM merasa bingung, karena secara porsi Disdik Jabar mendapat alokasi paling tinggi, tetapi hampir setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu jadi polemik.
“Anggaran pendidikannya tinggi, tetapi tiap musim PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ribut wae (ribut aja-red),” kata Dedi dalam unggahan video rapat pembahasan itu di unggah Kang Dedi Mulyadi (KDM) pada akun media sosialnya (medsos) YouTube @Kang Dedi Mulyadi Channel, dikutip KBMTV.ID, Kami (23/1/2025).
Dedi kemudian meminta beberapa item belanja di Disdik Jabar untuk ditandai kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman tentang bantuan keuangan itu diperuntukkan untuk apa saja.
Herman menjelaskan ada tiga kelompok bantuan untuk belanja kebutuhan operasional sarana prasaranan Kantor Disdik dan 13 Cadisdik (biaya air, belanja kelistrikan).
Selain itu Dedi menerima laporan yang diantaranya untuk dana BOPD, dana BOS pusat, belanja operasional dan honor GTK nonASN.
“Untuk kesejahteraan guru SD negeri daerah terpencil, rehabilitas SD SMP terdampak bencana,” kata dia.
Terakhir, kata Hereman adalah peningkatan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK).
Mendengar itu Dedi pun merasa heran dengan total bantuan keuangan di bidang pendidikan yang mencapai Rp 725 miliar, sedangkan belanja modal bangunan dan gedung hanya Rp 61 miliar.
“Oh jadi untuk teknologi informasi komunikasi. Berapa itu jumlahnya?” tanya Dedi, Sekda menjawab totalnya Rp 725 miliar.
“Gimana ruang kelas baru Rp 60 miliar untuk SMA, sedangkan bantuan teknologi informasi untuk SD dan SMP se-Jawa Barat Rp 725 miliar. Lieur nu nyusun anggaran teh (Kacau yang susun anggaran),” kata Dedi.
Dedi pun mengatakan selalu saja ada keributan setiap tahun dalam PPDB SMA, karena anggarannya hanya Rp 60 milyar.
“Pantas saja terjadi keributan setiap tahun terkait ruang kelas. Karena anggarannya hanya Rp 60 miliar,” kata Dedi.
Ia heran untuk anggaran TIK yang dialokasikan untuk bantuan sarana prasarana pemerintah kabupatan/kota lebih besar dari kewajiban bangunan dan gedung SMA di Jabar.
“Ruang kelasnya cuma Rp 60 M, ngebantu untuk teknologi informasi yang belum tentu juga dibutuhkan oleh SD SMP-nya Rp 725 miliar. Anggaran itu tunda, enggak boleh,” kata Dedi kepada Sekda.
Seandainya Pemprov membantu pemerintahan kota kabupaten, kata Dedi, maka harus fokus kepada mmbangun ruang kelas baru. ”
Itu yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dedi kemudian meminta agar Pemerintah Provinsi Jabar menuntaskan dulu permasalahan di SMA, karena menurut dia setiap tahun biasanya yang diributkan adalah persoalan SMA karena kurang bangunan kelas.
“Tiap tahun saya enggak pernah dengar keributan masuk SD, enggak pernah. Keributan masuk SMA, sampai demo ukur jalan di Bogor,” kata Dedi.
Dedi akan meminta Dinas Pendidikan agar rakyat Jawa Barat di tahun 2026 bisa masuk ke SMA, karena kewajiban Pemprov adalah tingkat SMA.