KBMTV.ID | Massa tenaga honorer memadati pagar gedung DPR, melakukan aksi demo menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Mereka mengenakan pakain berwarna putih dan hitam, sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan, “Belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi,” isi salah satu spanduk.
“PPPK penuh Waktu Harga mati!” isi spanduk lainnya.
Akun @TMCPoldaMetro di X menyebut mereka sedang kegiatan penyampaian pendapat dari Aliansi Hoonorer di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakpus.
Untuk situasi arus lalu lintas menuju arah Slipi maupun arah Palmerah terpantau cukup padat,” tulis akun TMC Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, demo tenaga honorer juga sempat berlangsung di daerah lain, salah satunya Sukabumi. Ribuan guru honorer R3 di Kabupaten Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (30/1/2025). Mereka menolak skema PPPK paruh waktu.
“Seharusnya R3 ini full, bukan paruh waktu,” kata Deri, ketua korlap aksi, pada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/1/2025).
Dalam aksinya, para guru itu mengenakan pakaian hitam putih. Mereka juga kemudian menyuarakan sejumlah tuntutan lainnya.
Selain menyuarakan permintaan status honorer R3 menjadi penuh waktu, mereka juga meminta agar tahapan-tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang tidak dipersulit. Mereka juga meminta agar dibuka formasi PPPK di Kabupaten Sukabumi sebanyak-banyaknya serta senantiasa memberikan afirmasi masa kerja dan usia pada jumlah honorer yang dapat diprioritaskan.
Pada hari Kamis (30/1/205) aksih massa ratusan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi penerimaan PPPK satu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, melakukan aksi protes.
Mereka awalnya mencoba menghadang kendaraan PJ Bupati Konawe di depan kantor Bupati untuk bertemu dan berdialog, namun kendaraan dinas tetap melaju dan memasuki kompleks perkantoran.
Massa demonstrasi pun berlanjut di depan kantor Bupati Konawe, yang memicu ketegangan antara peserta aksi dan aparat yang berjaga, bahkan menyebabkan satu peserta aksi pingsan.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang terhadap sejumlah tenaga honorer yang lulus, karena diduga adanya mal-administrasi atau pemalsuan dokumen.
Pemerintah daerah, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berjanji akan melakukan verifikasi berkas untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang lulus tes PPPK benar-benar aktif mengabdi di Kabupaten Konawe.[]
