KBMTV.ID | Program sekolah rakyat yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengurulkan tiga lokasi untuk sekolah rakyat kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Pemkab Pamekasan Herman Hidayat Susanto di Pamekasan, Jawa Timur, dikutip Senin (7/4/2025) mengatakan usulan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ketiga lokasi yang kami persiapkan dan saat ini sedang kami usulnya ke pusat melalui Pemprov Jatim adalah di Kelurahan Lawangan Daya, Kelurahan Kowel dan Desa Bajur,” kata Herman.
Ia mengatakan ketiga lokasi yang dipersiapkan untuk sekolah rakyat itu, semuanya merupakan tanah kas desa (TKD).
Perinciannya di Kelurahan Lawangan Daya seluas 3 hektare, di Kelurahan Kowel seluas 1,1 hektare, dan di Desa Bajur seluas 20 hektare.
“Luas areal yang kami sediakan ini, melebihi dari target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni minimal 5 hektare,” katanya.
Herman mengungkapkan sekolah rakyat yang menjadi program pusat itu menjadi tempat pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Konsepnya berbasis asrama, semua siswa wajib tinggal di asrama yang sudah disiapkan pemerintah dan semua biaya akan ditanggung pemerintah.
Program Sekolah Rakyat, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada Jumat (21/3) mengungkapkan, bahwa pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.
Prabowo menekankan bahwa program sekolah rakyat bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Presiden menyampaikan pemerintah menargetkan 53 sekolah rakyat pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program itu, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga, diminta untuk memastikan program itu berjalan sesuai rencana.
Dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama, lulusan sekolah itu diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menjadi agen perubahan guna mengubah taraf kesejahteraan keluarganya untuk terlepas dari jerat kemiskinan.[]
