KBMTV.ID | Sikap keras garis politik antismitisme Trump, berimbas kepada universitas Harvard dengan membekukan dana kampus elite itu 2,2 miliar dolar (sekitar Rp36,5 triliun).
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut agar Univertistas Harvard menudukung kebijakan pemerintahan dalam penangangan anti smitisme di kampus.
Pemerintahan Presiden Donald Trump pada 3 April 2025 menuntut kampus elite di AS itu melakukan perubahan besar dalam sistem tata kelola, perekrutan, dan penerimaan mahasiswa baru di harvard terkiat antismitisme.
Tuntutan yang paling penting adalah permintaan untuk menutup kantor keberagaman dan meminta kerjasama dengan otoritas imigrasi dalam seleksi mahasiswa internasional.
Kebijakan Trump yang tendensius dengan rasisme ini ditolak oleh Harvard dengan alasan independensi akademik kepada pemerintah.
“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Presiden Harvard, Alan Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP, Selasa (15/4/2025).
Harvard Alan Garber menegaskan bahwa pihak universitas tidak akan menyerahkan independensi akademiknya kepada pemerintah.
Harvard teguh pada prinsip dari tekanan pemerintah Trump tersebut.
“Kami akan terus terbuka terhadap informasi baru, tetapi tidak akan menerima tuntutan yang melampaui kewenangan sah pemerintah,” kata Garber.
Pernyataan ini turut mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik liberal, termasuk Senator Bernie Sanders dan pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer.
Akibatnya, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan untuk membekukan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS di Universitas Harvard.
Pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan.
“Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.
“Sudah saatnya universitas elite melakukan perubahan yang nyata jika ingin terus mendapatkan dukungan dari pembayar pajak,” lanjut pernyataan itu.
Meningkatnya ketegagnan pemerintah dan kampus dimulai ketika gelombang aksi protes mahasiswa tahun lalu terkait perang di Gaza. Bahkan beberapa demonstrasi berujung bentrokan keras dengan aparat, termasuk dengan peserta aksi pro-Israel makin memicu ketegangan.
Pemerintahan Trump dan sejumlah anggota Partai Republik menuding sebagian aktivis kampus mendukung kelompok Hamas, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah AS, dan dianggap bertanggung jawab atas serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. []
