KBMTV.ID | Dedi Mulyadi menanggapi penilaian KPAI atas program pendidikan anak bermasalah ke barak militer yang berpotensi melanggar hak anak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan KPAI untuk melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah karena program mereka akan berakhir pada 18 Juni mendatang.
“Kami berterima kasih dan merasa terbantu dengan KPAI jika ingin melanjutkan pendidikan anak. Mereka mungkin lebih mengerti tentang kondisi anak daripada jajaran pemerintah di sini dan juga TNI. Silakan kami akan merasa terbantu,” jelas Dedi dikutip dari Kompas.com melalui telepon, Jumat (16/5/2025).
Dedi mengatakan KPAI yang merasa memahami betul tentang psikologi dan tumbuh kembang anak diharapkan bisa melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang diharapkan.
“Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silakan KPAI lanjutkan,” ujar Dedi
Diketahui sebelumnya KPAI menilai, program mengirim pelajar ke program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa berisiko melanggar hak anak.
KPAI dalam kapasitas sebagai bagian dari pengawasan perlindngan anak, telah melakukan kunjungan ke lokasi program di barak militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Baca juga: KPAI Nilai Kirim Siswa Ke Barak Militer Munculkan Stigma Negatif
Dalam kunjungan tersebut, KPAI berdialog dengan peserta didik, penyelenggara program, serta dinas terkait untuk menilai langsung pelaksanaan kegiatan siswa bermasaualh ke barak militer.
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyatakan, potensi itu muncul karena tidak ada rekomendasi dari psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.
“Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog),” kata Ai dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).
Sementara, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan adanya temuan bahwa pelajar yang dikirim ke barak militer bukan atas rekomendasi psikolog profesional.
Jastra menemukan dalam kunjungan tersebut, anak-anak yang dikirim untuk mengikuti program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa dari kebijakan Gubernur Jawa Barat ke barak militer ini berdasarkan dari rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).
“Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita melainkan hanya rekomendasi guru BK,” kata Jasra dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).
Temuan lainnya, terdapat tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Purwakarta yang bahkan tidak memiliki guru BK.
Sebab itu, KPAI mempertanyakan, atas dasar rekomendasi siapa anak-anak ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.
“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita bisa merekomendasikan psikolog yang profesional,” kata dia.[]
