KBMTV.ID | Pembahasan makan siang gratis, namun saat ini pemerintah masih membahas masalah pengeluaran yang besar daripada pemasukan negara (Defisit) dengan DPR.
Untuk itu, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025, menekan selisihnya pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB untuk biayai makan siang gratis.
“Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan,” kata Airlangga setelah sholat idul adha di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin, (17/6/2024).
Ia juga mengatakan, pagu anggarn pada beberapa kementerian sudah dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Untuk itu, menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
“Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar,” jelas dia.
Mengakomodasi Makan Siang Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya pada Kamis. (30/5/2024) mengatakan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Agar bisa mengakomodasi program makan siang gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Ganti Istilah Jadi Makan Bergizi Gratis
“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan program tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.
“Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi, atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.
Di samping sejumlah upaya tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya dalam menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.
Namun dia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Postur anggaran melalui penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN.
“Jadi, mau itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” tambah Menkeu.
Adapun Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen.
Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.
Untuk diketahui, defisit anggaran pemerintah menurut Alam S. dalam buku Ekonomi Jilid 2, adalah suatu kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih banyak daripada pendapatannya.
Desfisit anggaran dapat dilihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pembangunan. Dengan kata lain, defisit anggaran terjadi ketika pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.[]