KBMTV.ID | Bakal Calon Wali Kota Uu Saeful Mikdar menanggapi santai sindiran nyinyir dari Tri Adhianto yang tidak mau berpasangan dalam pertarungan pemilihan kepalada daerah (Pilkada) kota Bekasi.
Uu Saeful Mikdar saat dikonfirmasi KBMTV, Minggu (21/7/2024) mengucapkan terima kasih atas sindirannya.
“Terima kasih pak Tri,” ucap Uu sambil tersenyum.
Uu justru mengajak agar dalam kontestasi pilkada kali ini sebagai ajang untuk terus berkarya bagi kebaikan dan kemajuan kota Bekasi.
“Mari kita bersaing dan lebih sehat, terus berkarya untuk kebaikan dan kemajuan kota Bekasi yang “MADANI,” Bekasi Maju Berdaya saing dan Ihsan. ujar Uu.
Ia melanjutkan, kehadirannya untuk berlaga di Pilkada kota Bekasi sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk semua warga kota Bekasi.
Konkritnya, Uu mengajukan pensiun dini sebagai bentuk konsistensinya untuk menjaga netralitas ASN.
“Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri, dan masih berproses agar tidak menjadi beban pemerintahan Kota Bekasi,” jelasnya.
Soal PPDB
Menyoal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai carut-marut, Uu menanggapi bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah melaksanakan PPDB sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Bekasi.
Terutama jumlah rombongan belajar (rombel) sesuai dengan jumlah kelas yang ada di masing masing sekolah dan jumlah siswa perkelas hanya 40 siswa.
Ia menjelaskan, kenapa ini harus disdik lakukan karena beberapa tahun terakhir tugas guru diberikan oleh kepala sekolah ada yang seolah olah tidak memanusiakan seorang guru.
“Misal guru wajibnya hanya mengajar 24, namun masih ada yang diberi tugas lebih dari 24 jam bahkan ada yang diberi tugas lebih dari 40 jam perminggu untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),” ungkapnya.
“Untuk di tingkat Sekolah Dasar (SD), masih banyak guru yang menjadi wali kelas lebih dari satu kelas. Hal ini terjadi karena guru tingkat SMP kurang lebih 600 orang dan di tingkat SD lebih dari 1.300 orang.
“Dinas Pendidikan sudah maksimal selama proses tersebut, karena masalah dalam sistem PPDB sudah menjadi persoalan rutin dari tahun ke tahun. Langkah-langkah yang ditempuh daerah sebagai pelaksana adalah membuat sistem online dan transparan, serta mengimbau kepada masyarakat untuk mengadukan bila ditemukan kecurangan PPDB sehingga bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada masalah siswa yang diterima dan tidak diterima, karena sarana pendidikan kondisinya tidak merata di kota Bekasi, sementara orang tua berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.
“Membangun sarana pendidikan berupa ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung tidak hanya infrastruktur saja, melainkan juga prasarana lain seperti lahan, jumlah ruangan kelas, jumlah tenaga pengajar, sistem dan norma,” kata Uu.
Kontestasi politik di Pilkada inilah, menurut Uu sebagai tantangan untuk membenahi masalah-masalah di Kota Bekasi dan memberikan yang terbaik dari masing-masing calon.
“Mari kita terus menjaga kedamaian dan bertarung secara sehat, tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk kota Bekasi dan warganya,” pungkas Uu.[]