KBMTV.ID – Pemerintah terus mendorong eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM), yakni dengan mempercepat satu juta UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Demikian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dalam side event G20 Indonesia bertajuk Digital Economy to Support SDGs di Jakarta, Senin (7/8).
Sampai bulan Juni 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sudah ada 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah hadir pada platform e-commerce.
“Tercatat 86 persen pelaku UMKM tergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usahanya, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen promosi melalui internet,” ujarnya
“Peran itu tidak lantas surut saat pandemi menerpa Indonesia, karena kemampuan adaptasi UMKM yang bertransformasi selama pandemi terbukti menjadi faktor kunci resiliensi UMKM di Indonesia,” jelasnya.
Teten menjelaskan UMKM yang menyumbangkan 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional memiliki peran penting dalam peta ekonomi digital Indonesia.
“Studi oleh World Bank menyebutkan bahwa 80 persen UMKM yang telah hadir dalam ekosistem digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi,” kata Teten.
Transformasi digital UMKM Indonesia menjadi sebuah keniscayaan pada era disrupsi digital dalam penghujung pandemi COVID-19 dan dihadapkan potensi bonus demografi.
Sebelumnya, pada Juni 2022, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan, sebanyak 87,43% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah menggunakan internet dalam berbisnis.
Sementara, hanya 12,57% UMKM yang tidak menggunakan internet. Secara rinci, sebanyak 63,59% usaha mikro telah menjalankan bisnisnya secara daring (online).
Persentase usaha kecil yang menjalankan bisnisnya secara daring sebanyak 65%. Lalu, 72,04% usaha menengah telah menjalankan bisnisnya dengan menggunakan internet.
Sementara, ada 34,61% usaha mikro yang menjalankan bisnisnya secara luring (offline). Sebanyak 34,96% usaha kecil tak memakai internet untuk berjualan.
Arahan Presiden
Melansir dari arahan Presiden Joko Widodo, menyampaikan arahan bahwa untuk memastikan terlindunginya platform lokapasar daring dalam negeri.
UMKM Indonesia yang menggunakan platform lokapasar daring dan pasar, yaitu masyarakat Indonesia itu sendiri.
“Ketiga arahan tersebut merupakan panduan bagi kami dalam mempersiapkan program-program transformasi digital yang utuh dari hulu ke hilir serta melibatkan semua stakeholder terkait,” jelas Teten.
“Hal ini merupakan upaya atau ikhtiar agar potensi ekonomi UMKM di Indonesia dapat menghadirkan manfaat sebuah seluasnya bagi masyarakat,” imbuhnya.[]