KBMTV.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menetapkan status tanggap darurat mulai 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Sampai saat ini, tercatat 1.004 rumah rusak akibat gempa bumi M 4,1 yang terjadi pada Minggu, 31 Desember 2023.
“Kami manajemen dengan baik, rencanakan dengan baik sehingga penanganan bencana di Sumedang akuntabel,” ungkap Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, di RSUD Sumedang, dilansir dari Antara, Selasa (2/1/2023).
Herman memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa Sumedang. Tercatat hanya 10 orang luka ringan dan satu orang luka sedang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat hingga saat ini mencatat 1.004 rumah warga di daerah itu yang mengalami kerusakan akibat tujuh kali gempa bumi.
Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman di Sumedang, Selasa, (2/1/2023) menyebutkan berdasarkan laporan aparat kewilayahan, secara rinci dari total 1.004 rumah itu, 103 rusak berat, 93 rusak sedang, dan 808 rusak ringan.
“Namun demikian, data ini, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan akan dilakukan verifikasi oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata dia.
Ia menjelaskan terkait dengan kerusakan yang sebelumnya dilaporkan hanya ada di tiga kecamatan, yakni Sumedang Selatan, Sumedang Utara, dan Cimalaka, saat ini bertambah menjadi delapan kecamatan terdampak kerusakan akibat gempa bumi mulai 31 Desember 2023 tersebut.
“Tiga kecamatan yang tadi saya sampaikan, ditambah laporan terakhir itu yang masuk Kecamatan Ganeas, Cisarua, Tanjung Kerta, Tanjung Medar, dan Rancakalong,” katanya.
Verifikasi BPBD dan BNPB
Dia menjelaskan 1.004 rumah rusak ini segera dilakukan verifikasi oleh BPBD dan BNPB, untuk menentukan kategori rumah warga yang rusak berat, sedang, dan ringan.
“Jadi warga masyarakat agar tenang percayakan kepada kami dengan catatan kami akan verifikasi agar akuntabel,” kata dia.
Pihaknya juga akan memberi perhatian kepada masyarakat yang rumahnya dinyatakan tidak mengalami kerusakan, berdasarkan tiga kategori tersebut.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah pusat telah menyiapkan dana bantuan stimulan Rp60 juta bagi perbaikan rumah warga yang rusak berat akibat bencana alam itu.
“Bapak Presiden sudah menetapkan bahwa yang menderita bencana yang rumahnya rusak berat, hancur, tadi juga kita lihat salah satu contoh, itu diganti oleh pemerintah Rp60 juta,” katanya.
Ia mengatakan bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa itu bervariasi, yakni bangunan rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.[]