KBMTV ID

Anggota DPR Tantang Polri Audit Perputaran Uang SIM dan STNK

SIM STNK PKB
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. | Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyarankan kepada Korlantas untuk melakukan audit terkait perpanjang SIM, STNK, dan PKB. Termasuk kepada para pengusaha yang mencetak kartu SIM.

 

KBMTV.ID | Perpanjangan SIM, STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor / Bermobil (PKB) hanya membebani masyarakat, pendapat ini disuarakan anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K. Harman.

Perpanjangan SIM, STNK, dan Pajak Kendaraan Bermotor/Bermobil (PKB) yang membebankan masyarakat, mencuat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas), Rabu (4/12/2024).

Benny K Harman menganggap bahwa perpanjangan SIM hanya bikin warga perlahan-lahan mati.

Ia memberi contoh, warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ingin membuat SIM harus pergi ke Kupang sebab terkadang mesin perpanjang SIM di kabupaten rusak.

Benny juga menyarankan kepada Korlantas untuk melakukan audit terkait perpanjang SIM, STNK, dan PKB. Termasuk kepada para pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Oleh karena itu, saya ingin diaudit berapa banyak SIM yang diterbitkan? Berapa banyak SIM yang diperpanjang? Berani nggak diaudit? Belum lagi audit perusahaan yang mencetak SIM itu,” kata Benny dalam RDP bersama Korlantas, Rabu (4/12/2024).

Dalam RDP itu, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding mengusulkan agar tidak ada lagi perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), alias berlaku seumur hidup.

Sarifuddin manilai bahwa perpanjangan SIM dan STNK hanya untuk kepentingan vendor atau pengusaha. Bukan untuk mengejar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kalau lihat realisasi atau target dari perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB, ini tidak seberapa. Tapi, terkadang ini membuat masyarakat dalam hal perpanjangan ini mengalami hambatan-hambatan. Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB, ini cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat,” ujar Sarifuddin

Sarifuddin minta agar mengkaji ulang perpanjangan SIM, STNK dan TNKB.

“Ini kan hanya untuk kepentingan vendor, selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga ukurannya tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan ke masyarakat. Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB, cukup sekali,” kata Sarifuddin.[]

Berita Terkait