KBMTV.ID | Denpasar, Bali. Bus Trans Metro Dewata (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) mulai hari Rabu, 1 Januari 2025 resemi berhenti operasi tidak melayani transaportasi untuk warga.
“Mulai 1 Januari 2025, layanan Trans Metro Dewata secara resmi akan berhenti beroperasi,” demikian tulis unggahan story ingstagram resmi manajemen @transmetrodewata, Rabu (1/1/2025).
Unggahan tersebut juga menulis untuk mendukung perkembangan transportasi publik di Bali.
“Kami ingin tahu, apa pengalamanmu menggunakan Trans Metro Dewata? Bagaimana perasaanmu dengan penghentian operasional ini? Mari berbagi di kolom komentar dan tetap dukung perkembangan transportasi publik di Bali!” sambung unggahan tersebut.
Manajemen juga mengajak netizen untuk mendukung petisi agar trans metro kembali beroperasi.
“Klik link petisi, untuk Kembalikan Trans Metro Dewata,” ajaknya.
Sementara itu, dikutip dari nusabalicom, Kamis (2/1/2025), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta menjelaskan layanan Trans Metro Dewata merupakan program Pemerintah Pusat yang sumber penganggarannya berasal dari APBN Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat.
Ia berasalan pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum bisa mengaggarkan karena anggaran bus sepenuhnya berasal dari Kementerian Perhubungan.
“Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan,” jelas Samsi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, menurutnya belum menerima warisan operasional, juga tidak siap menganggarkan biaya pengelolaan yang menyentuh angka Rp 90 miliar per tahun.
“Seluruhnya (kebutuhan pendanaan) sekitar Rp90 miliar dengan manajemen koridornya, operasional sendiri sekitar Rp82 miliar, APBN 2025 tidak menyiapkan sebesar itu,” ujar Samsi.
Pemprov Bali saat ini, kata Samsi, belum bisa menerima estafet pengelolaan operasional Trans Metro Dewata. Pihaknya meminta waktu persiapan secara kelembagaan dan terutama terkait penyiapan anggaran.
Kesiapan kelembagaan yang dimaksud berkaitan dengan unit pengelola yang bisa mengakomodasikan sharing pendanaan dari berbagai pihak dan pengeluarannya untuk berbagai komponen pembiayaan yang beragam.
Pemprov Bali, tambah Samsi, saat ini juga sedang melakukan negosiasi dengan Kemenhub untuk meminta alokasi dana operasional bus Trans Metro Dewata.
“Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya layanan transportasi umum berkualitas di wilayah Provinsi Bali ke depan,” ujar Samsi.
Pengambilalihan Operasi
Samsi menegaskan, Pemprov Bali berkomitmen untuk melakukan hand over (pengambilalihan) layanan bus secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemprov Bali pun telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada APBD 2025.
Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing.
Untuk diketahui, Bus Trans Metro Dewata mulai beroperasi sejak tahun 2020, melayani kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
Data menunjukkan penurunan jumlah penumpang Trans Metro Dewata sejak Januari hingga 22 Desember 2024, dengan total 1.700.548 penumpang atau rata-rata 5.109 orang per hari.
Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2.074.339 penumpang pada 2023 dan 2.390.745 penumpang pada 2022.
Belum adanya kendaraan pengumpan yang mengantar warga dari kantong-kantong perumahan disinyalir banyak pihak jadi penyebab utama ‘gagalnya’ Trans Metro Dewata menyentuh hati masyarakat.
Setelah resmi berhenti operasi, sebanyak 228 sopir bus Trans Metro Dewata (TMD) terkena dampak langsung akibat pemberhentian operasional. Keseluruhan personel yang terdampak mencapai 317 orang, sebagian besar merupakan sopir.[]