KBMTV.ID | Kebijakan Siswa bermasalah di barak TNI menuai kritikan dan disebut sebagai bukti kegagalan pendidikan Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menolak keras wacana menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional untuk menangani anak bermasalah, seraya mengatakan kebijakan ini adalah bukti kegagalan pendidikan Indonesia.
“Kebijakan barak militer: Bukti telak kemendikdasmen gagal didik anak bangsa!” tulis JPPI dalam siaran persnya, Jumat (9/5/2025).
Lebih lanjut, usulan yang kemudian digaungkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai itu mencerminkan kegagalan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan manusiawi.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?” ungkap Koordinator Nasional (Kornas) JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya tertulisnya.
“Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” tambahnya.
Ia menuturkan, kebijakan semacam itu hanya akan memperparah kondisi pendidikan nasional yang sudah memprihatinkan.
Padahal, jelas Ubaid, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk belajar dengan gembira hingga mengembangkan kreativitas.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” ujarnya.
JPPI menilai bahwa jika program ini benar-benar diterapkan, maka hal itu merupakan bukti nyata Kemendikdasmen telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya.
Alih-alih menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, pemerintah justru menawarkan solusi instan yang berpotensi melanggar hak anak.
Berikut adalah tuntutan JPPI:
- Pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional.
- Pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas wacana tersebut.
- Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek.
- Fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, mengatakan sejak Senin (5/5/2025), menjelaskan ada total 210 siswa yang dibina di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung Barat, Jawa Barat.
Ia menjelaskan siswa tersebut merupakan pelajar dari beberapa daerah di Jabar, seperti Purwakarta, Depok, Bogor, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Sukabumi.
Sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar) melaksanakan program ke barak TNI yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.[]
