Jakarta, KBMTV ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menduduki jabatan Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Penunjukan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, kedudukan dan tugas SDA diatur di Pasal 4 dan Pasal 5
Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pemberian jabatan ini tidak sehat bagi kabinet Jokowi.
Pengangkatan Luhut ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, diantaranya dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia menilai pemberian jabatan ini tidak sehat bagi kabinet Jokowi.
Seperti dilansir KBMTV ID dari detikcom, Sabtu (9/4/2022) menilai Luhut yang menduduki banyak jabatan justru dapat merusak ritem dan merusak solidaritas kementerian.
Sebab, menurutnya setiap kementerian telah memiliki tupoksi dan fokus masing-masing..
“Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden. Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden,” kata Mardani, Sabtu (9/4/2022).
“Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas,” ucapnya.
Selain itu, anggota Komisi II DPR RI ini menyebut penunjukan kembali Luhut di jabatan lainnya semakin menunjukkan lemahnya Jokowi. Lebih dari itu, dia menyebut ada kecenderungan one man show dengan kembali menunjuk Luhut ke dalam jabatan lainnya di pemerintahan.
“Kian membentuk kesan Presiden yang lemah. Secara manajemen bisa saja, tapi tidak membangun soliditas tim. Kecenderungan one man show tidak sehat bagi organisasi,” ujarnya.
Selain itu sorotan juga datang dari Partai Demokrat, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penunjukan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang marah-marah di sidang kabinet.
Padahal, publik menilai Luhut seharusnya mendapatkan teguran dan sanksi setelah membuat kegaduhan berupa wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.
“Penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungkin presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya,” kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).
Partai Demokrat mengaku heran dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.
“Penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungki presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya,” kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).
Dipertanyakan Publik
Kamhar kemudian menjabarkan sejumlah kegaduhan yang dinilai dilakukan oleh Luhut, mulai dari klaim big data 110 juta orang di media sosial menghendaki penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, Luhut juga dinilai oleh elite partai politik penguasa sebagai perdana menteri.
Kamhar mengatakan, penunjukan Luhut jelas dipertanyakan publik. Sebab, ia masih mengingat bagaimana Presiden Jokowi mempertontonkan kemarahan dalam sidang kabinet terhadap para pembantunya, khususnya soal adanya wacana penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.
Kamhar kemudian menjabarkan sejumlah kegaduhan yang dinilai dilakukan oleh Luhut, mulai dari klaim big data 110 juta orang di media sosial menghendaki penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.
Selain itu, Luhut juga dinilai oleh elite partai politik penguasa sebagai perdana menteri.
“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik,” kata Kamhar.
Di sisi lain, Kamhar juga menilai penunjukan Luhut membuat kesan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemonstrasi. Menurut dia, banyak pihak saat ini terus berdemonstrasi untuk menuntut presiden menertibkan dan bertindak tegas memberikan sanksi kepada para pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik, termasuk Luhut.
“Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?” tanya Kamhar.
Oleh karena itu, Kamhar mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan presiden sehingga memberikan jabatan begitu banyak kepada Luhut. Menurut dia, secara manajerial, proses penunjukan Luhut yang begitu banyak mendapatkan posisi dinilai salah.
“Person role over load dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik.
Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.
Aturan ini menegaskan posisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.[]